Solopos.com, GROBOGAN–Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Grobogan bakal digelontor modal sebesar Rp4,95 miliar pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan, Sri Sumarni dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Grobogan dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Tahap Kesatu (Penjelasan Bupati) atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD 2025 di gedung paripurna setempat, Rabu (12/6/2024).
Promosi Kampung Rosela Malang Terus Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
Bupati menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan memberi penyertaan modal kepada empat BUMD pada 2025. Keempat BUMD tersebut meliputi Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), Perumda (PDAM) Purwa Tirta, PT BPR Purwa Artha, dan Perumda Purwa Aksara.
“Keempat BUMD tersebut akan kami berikan penyertaan modal sebesar Rp4,95 miliar pada 2025 untuk peningkatan mutu dan kapasitas usahanya,” ucap Bupati.
Dia memerinci Jamkrida akan memperoleh modal Rp500 juta untuk memperkuat usaha. Kemudian, Perumda Purwa Tirta akan menerima Rp2,7 miliar guna pengadaan water meter dan pipa distribusi.
“Lalu untuk pengembangan kredit UMKM, BPR Purwa Artha akan diberikan modal Rp1 miliar. Terakhir, sebanyak Rp750 juta akan diberikan kepada Perumda Purwa Aksara untuk pengembangan bisnis perdagangan dan percetakan,” ujar Bupati.
Bupati menyebut setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakangi Pemkab memberi penyertaan modal kepada empat BUMD itu. Pertama, penyertaan modal mampu meningkatkan pelayanan BUMD kepada masyarakat. Kedua, penyertaan modal akan memperkuat BUMD.
Ketiga, penyertaan modal dapat mengembangkan BUMD sehingga berimplikasi pada peningkatan hasil usaha. Pada kondisi itu BUMD akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Alasan keempat, dengan berkembangnya usaha, khususnya Jamkrida dan PT BPR Purwa Artha, BUMD tersebut dapat memberikan pelayanan lebih prima kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan Mochammad Fatah dan dihadiri Wakil Bupati Bambang Pujiyanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah tamu undangan lainnya. Rapat berlangsung cukup singkat.
Atas penjelasan Bupati tersebut, sesuai dengan tata tertib DPRD Grobogan, anggota DPRD Grobogan akan memberikan tanggapan dalam rapat paripurna berikutnya dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Setelah selesai, rapat dilanjutkan dengan agenda Rapat Paripurna ke-12 tentang Penjelasan Bupati soal Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan.
Pada Rapat Paripurna sebelumnya di hari yang sama, Bupati Sri Sumarni memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan 2023.
Agenda itu untuk menjawab pandangan umum tujuh Fraksi DPRD Grobogan yang sebelumnya disampaikan atas penjelasan Bupati terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan 2023. Pandangan umum tersebut meliputi permohonan penjelasan, masukan, dan rekomendasi atas tercapai atau tidak tercapainya pelaksanaan APBD Grobogan 2023.
Saat itu, Bupati mengatakan PAD dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) meningkat 264% karena Gedung Serba Guna Dewi intensitas pemakaiannya cukup tinggi pada 2023. Sehingga, Disporbudpar memperoleh pemasukan dari retribusi biaya sewa.
“Kemudian terkait adanya peningkatan PAD yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup [DLH] senilai Rp120.961.500 disebabkan meningkatnya penerimaan retribusi dari pengelolaan sampah dan limbah pabrik,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
